Jakarta,11 Desember 2025-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia ( DPP LPPI ) Dedi Siregar menyesalkan maraknya narasi dan tuduhan tidak berdasar yang menyerang Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, di berbagai platform media sosial.
Kami menilai bahwa pola penyebaran informasi tersebut mengarah pada upaya pembentukan opini publik yang terkesan politis dan di duga ada yang menggiring opini untuk mengganggu kinerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang dimana saat ini banyak torehkan kebijakan yang pro rakyat dan saat ini tengah gencorkan bantuan kepada korban bencana Sumbar, Sumut dan Aceh
Ketua Umum DPP LPPI menegaskan bahwa ruang digital saat ini mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan opini tanpa verifikasi. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak serta mengedepankan data dan klarifikasi sebelum menyimpulkan atau membagikan informasi yang berpotensi menyesatkan.
beberapa waktu lalu hingga saat ini opini dan narasi tendensius yang di arahkan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dengan mengkait-kaitkan dengan bencana Banjir di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara bahkan banjir tersebut yang di salahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan asumsi TESSO NILO, padahal TESSO NILO berada di provinsi Riau, dan di Riau tidak ada status bencana apapun,
kita ketahui bersama TESSO NILO itu adalah taman Nasional, Taman nasional itu tidak boleh diberi izin apapun, oleh karena itu TESSO NILO tersebut tidak ada kaitanya dengan menteri kehutanan bahkan memberi izin tidak dapat di keluarkan
kami sangat heran dan melihat ini terkesan politis framing tersebut, yang kaitkan-kaitkan dengan Pak Zulkifli Hasan saya agak-agak lucu melihatnya. Pak Zulhas 5 tahun jadi Menteri Kehutanan, padahal kerusakannya jauh terjadi sebelum pak Zulhas jadi Menteri Kehutanan
Oleh dari itu kami menyesalkan maraknya narasi dan tuduhan tidak berdasar yang menyerang Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, di berbagai platform media sosial. menilai bahwa pola penyebaran informasi tersebut mengarah pada upaya pembentukan opini publik yang terkesan politis dan tidak mencerminkan etika komunikasi yang sehat.
Ketua Umum DPP LPPI menegaskan bahwa ruang digital saat ini mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan opini tanpa verifikasi. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak serta mengedepankan data dan klarifikasi sebelum menyimpulkan atau membagikan informasi yang berpotensi menyesatkan.
“Kami meminta semua pihak untuk menghentikan penyebaran narasi yang memojokkan, mengandung fitnah, dan tidak didukung oleh fakta. Serangan personal di media sosial hanya memperkeruh suasana dan tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat,” ujar Dedi Siregar dalam keterangan resminya.
“Kami mengajak masyarakat, khususnya para pemuda-pemudi pengguna media sosial, untuk bersama-sama menjaga ruang digital tetap sehat, bermartabat, dan bebas dari kampanye negatif yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya
