PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis, menyatakan siap mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan maladministrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2024.
Langkah ini, menurutnya, akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan partai dan pimpinan DPRD.
Pernyataan Budiman itu disampaikan saat menerima perwakilan massa aksi Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) di ruang medium DPRD Riau, Rabu (27/8/2025).
“Pansus bisa terbentuk jika ada usulan minimal 10 anggota dewan dari sekurang-kurangnya dua fraksi berbeda. Jika itu terpenuhi, insya Allah Pansus dapat dibentuk,” kata legislator dari daerah pemilihan Rokan Hulu tersebut.
Budiman menambahkan, ia tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan APBD 2024 karena saat itu belum menjabat anggota DPRD.
Namun, ia menegaskan bahwa dewan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dugaan kejanggalan anggaran.
Di sisi lain, Juru Bicara GPMPPK, Rinaldi S.S., S.Sos., S.H., menilai pembentukan Pansus mendesak agar publik mengetahui apakah benar terjadi maladministrasi dalam penyusunan APBD Riau 2024.
Ia menyoroti adanya selisih besar antara Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan APBD yang disahkan.
“Jika tidak ada dokumen KUA-PPAS Perubahan tetapi angkanya melonjak fantastis, patut diduga terjadi maladministrasi dan perbuatan melawan hukum. Bahkan, sudah ada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tahun 2012 dan 2013 terkait kasus serupa di Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat,” ujar Rinaldi, alumnus Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
Aksi GPMPPK tersebut diikuti sekitar 5.000 orang dan berlangsung tertib hingga pukul 17.00 WIB.
Massa aksi diwakili Rinaldi bersama sejumlah tokoh lain, di antaranya Suhermanto, S.H., Dicky Wahyudi, S.H., Amri, dan Teguh. (sir)
