Kutacane – Pemerintah Desa Kuta Buluh, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, menggelar Musyawarah Dusun (Musdus) yang dirangkaikan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap IV pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kegiatan ini dilakukan di Gedung Serbaguna Desa Kuta Buluh dan dihadiri oleh perangkat desa, pendamping desa dan lokal, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta warga penerima manfaat dan masyarakat umum.
Musyawarah ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk tahun anggaran 2026. Dalam prosesnya, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan masukan terhadap arah pembangunan desa, sekaligus memastikan program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.
Di hadapan warga, Pengulu Desa Kuta Buluh, H. Muhammad Ramli, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar kewajiban administratif tahunan, tetapi juga bentuk kesungguhan pemerintah desa dalam menghadirkan tata kelola yang transparan dan kolaboratif. Ia menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan tetapi juga menjadi dasar utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Melalui musyawarah ini, kita ingin memastikan bahwa program desa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi serta kebersamaan,” kata Ramli.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah desa juga menyalurkan BLT Dana Desa tahap IV kepada 9 keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga menerima Rp 900.000, yang merupakan akumulasi bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2025, dengan total anggaran yang disalurkan sebesar Rp 8.100.000. Proses penyaluran dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh unsur pendamping serta perangkat desa sebagai bentuk upaya menjaga akuntabilitas penggunaan dana desa.
BLT Dana Desa merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar seiring dengan tekanan ekonomi yang masih dirasakan di berbagai sektor. Bantuan ini diharapkan tidak hanya menjadi stimulus ekonomi jangka pendek, tetapi juga meringankan beban hidup rumah tangga yang terdampak.
Suasana musyawarah dan penyaluran BLT berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Warga terlihat aktif berdialog dan beberapa bahkan mengajukan usulan langsung kepada perangkat desa terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi warga.
Pemerintah Desa Kuta Buluh menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan prinsip transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Melalui forum seperti Musdus, desa berharap dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pembangunan, serta menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan warganya.
Laporan: Edy Sahputra
