Banda Aceh – Komunikator Publik dan Sosial, Ahyadin Anshar, menilai rendahnya serapan anggaran Pemerintah Aceh, batalnya pembangunan 500 unit rumah duafa, serta pembatalan tender lanjutan pembangunan RSUD-YA Tapaktuan merupakan bukti nyata gagalnya perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Karena itu, ia mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk segera mencopot Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh.
“Serapan APBA 2025 per Agustus hanya 43,55 persen dari Rp 11,006 triliun, jauh di bawah target 54,04 persen. Belanja modal yang menyangkut pembangunan fisik masyarakat, termasuk rumah duafa dan rumah sakit, baru terserap 25,33 persen. Ini kegagalan besar yang tidak bisa ditutupi dengan alasan teknis,” tegas Ahyadin, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, akibat kelalaian TAPA dan ULP, ribuan rakyat miskin kehilangan hak atas rumah layak. Program 500 rumah duafa yang sudah dialokasikan anggarannya justru batal direalisasikan. “Rakyat kecil dikhianati, karena mereka kembali dibiarkan hidup dalam rumah tak layak huni, padahal dana tersedia. Ini bukan sekadar salah hitung, ini kezaliman birokrasi,” katanya.
Ahyadin juga menyoroti pembatalan tender lanjutan pembangunan RSUDYA Tapaktuan. Rumah sakit rujukan utama untuk kawasan pantai barat selatan Aceh itu seharusnya menjadi prioritas, namun justru kandas akibat lemahnya proses pengadaan. “ULP Aceh gagal menjalankan fungsinya. RSUDYA sangat dibutuhkan masyarakat, tapi pembangunan mangkrak karena buruknya manajemen tender,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegagalan serapan anggaran dan proyek vital ini hanya mengulang pola buruk sebelumnya. Setiap tahun, miliaran hingga triliunan rupiah mengendap menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). “Tahun 2024 saja lebih dari Rp 1,5 triliun tidak terpakai, hal serupa akan terulang pada APBA 2025 dengan besaran angka yang lebih besar. Bayangkan berapa ribu rumah duafa dan fasilitas publik yang bisa dibangun dengan dana sebesar itu,” ujarnya.
Karena itu, Ahyadin menilai Ketua TAPA dan Kepala Biro PBJ tidak layak lagi dipertahankan. “Dua pejabat ini adalah biang gagalnya pembangunan Aceh. Jika Mualem tidak segera mencopot mereka, publik akan menilai bahwa pemerintah berpihak pada pejabat gagal, bukan pada rakyat,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras. “Aceh membutuhkan keberanian politik, bukan alasan teknokratis. Rakyat miskin butuh rumah, masyarakat butuh rumah sakit. Jika masalah ini dibiarkan, sejarah akan mencatat bahwa kepemimpinan saat ini turut mengkhianati rakyat,” pungkasnya.
